Mahkamah Konstitusi menegaskan batas waktu penggunaan Hak Atas Tanah HAT dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara UU IKN. Dalam putusan yang dibacakan pada Kamis 13 november 2025, MK menyatakan sejumlah ketentuan Pasal 16A UU IKN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat. Majelis hakim memberikan tafsir baru atas pengaturan jangka waktu Hak Guna Usaha HGU, Hak Guna Bangunan HGB dan Hak Pakai HP. Tafsir ini menegaskan bahwa mekanisme penggunaan HAT harus mengikuti tahapan pemberian, perpanjangan, dan pembaruan, bukan diberikan sekaligus dalam dua siklus sebagaimana frasa yang tercantum dalam UU IKN. Permohonan ini diajukan oleh Stephanus Febyan Babaro dari suku Dayak, yang mempersoalkan potensi penyalahartian pengaturan HAT di wilayah IKN. MK tetap mengakui mekanisme tiga tahapan yakni pemberian, perpanjangan, dan pembaruan yang selama ini menjadi praktik pertanahan nasional dan telah ditegaskan dalam putusan MK sebelumnya. Pemberian HAT sekaligus dalam dua siklus tidak sesuai dengan prinsip evaluasi berkala yang wajib dilakukan negara. Artinya, batasan waktu paling lama 95 tahun dimaksud dapat diperoleh sepanjang memenuhi persyaratan selama memenuhi kriteria dan tahapan evaluasi. ( tbu )



