Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menilai isu bahwa Presiden akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perpu Pilkada usai DPR RI batal mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pilkada terlalu didramatisir. Dia mengaku belum mendengar terkait wacana upaya penerbitan Perpu Pilkada. Dia juga mengatakan Kemenkumham tidak mendapatkan arahan dari Presiden usai DPR RI membatalkan pengesahan RUU Pilkada. Dia menegaskan akan mengikuti saja proses legislasi yang bergulir di DPR RI terkait RUU Pilkada, begitu pula dengan penundaan Rapat Paripurna yang awalnya dijadwalkan akan mengesahkan RUU tersebut menjadi undang-undang. Dia juga enggan untuk berspekulasi soal DPR RI nantinya akan melanjutkan lagi pembahasan RUU Pilkada dengan pemerintah. ( tbu )