PHRI

Pengusaha hotel yang tergabung dalam PHRI, mengadukan dampak dari pasal dalam RUU KUHP yang bakal mempidanakan pasangan chek-in di hotel tanpa surat nikah. Menurut PHRI, pighaknya telah melakukan kajian dan simulasi dampak dari kebijakan itu, terhadap industri perhotelan, serta sector pariwisata secara lebih luas. Sekjen PHRI, Maulana Yusran menyebutkan, sejauh ini PHRI juga telah berkoordinasi dengan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, Tourism Board, guna menyampaikan kejelasan terkait penolakan dari pelaku Industri pariwisata terhadap permasalahan RUU KUHP tersebut. selain mengadu kepada Kemenparekraf, PHRI dan Apindo juga telah menyampaikan hasil kajian dan simulasi dampak kepada DPR.   ( ben )

Author: Andi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *